Sumber berita: LOKUSNEWS.ID, Samarinda - Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim (AMPM) Samarinda menggelar aksi protes menolak rencana penutupan jalur pelayaran di bawah Jembatan Kembar Samarinda. Usulan penutupan ini datang dari kelompok Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi Kalimantan Timur (BORNEO KALTIM) dan menuai penolakan dari berbagai pihak.

Demonstrasi yang digelar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda pada (12/03/2025) mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris DPD GPEI Kaltim, Hasrun Jaya. Ia menilai bahwa penutupan alur pelayaran di Sungai Mahakam tidak hanya berdampak pada sektor transportasi dan logistik, tetapi juga mengancam mata pencaharian ribuan pekerja dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, sektor hulu, yang mencakup industri perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, sangat bergantung pada jalur sungai sebagai akses utama distribusi hasil produksi. Jika jalur pelayaran ditutup, maka biaya distribusi akan meningkat drastis, yang pada akhirnya bisa menyebabkan penurunan produksi dan efisiensi usaha.

"Kegiatan ekspor-impor di Kaltim sangat bergantung pada kelancaran jalur pelayaran di Sungai Mahakam. Jika ditutup, maka arus logistik terganggu, biaya operasional melonjak, dan daya saing industri kita akan melemah. Ini bisa berdampak pada PHK besar-besaran karena perusahaan harus mengurangi operasionalnya," ujar Hasrun Jaya.

Sementara di sektor hilir, dampaknya akan terasa pada industri pengolahan, tenaga kerja bongkar muat, hingga para pelaku usaha kecil yang bergantung pada aktivitas pelabuhan. Ia menegaskan bahwa rantai pasok barang, termasuk kebutuhan pokok, bahan baku industri, hingga komoditas ekspor, akan terdampak signifikan.

"Jalur ini bukan hanya untuk kepentingan perusahaan besar, tetapi juga menghidupi ribuan tenaga kerja di pelabuhan, sopir angkutan, pedagang kecil, dan masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari perputaran ekonomi di kawasan ini," tambahnya.

Hasrun Jaya berharap pemerintah dan pemangku kebijakan dapat mencari solusi terbaik tanpa menutup jalur pelayaran. Ia mengusulkan peningkatan infrastruktur Jembatan Mahakam, seperti meninggikan jembatan atau membangun jembatan baru, agar kapal tetap bisa melintas tanpa mengganggu transportasi darat.  

"Di masa yang akan datang, perlu dibangun jembatan baru yang lebih memenuhi standar keamanan dan efisiensi. Hal ini dikarenakan jembatan yang ada saat ini memiliki jarak antar tiang yang terlalu dekat, sehingga berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas. Selain itu, jembatan tersebut telah mengalami kecelakaan atau ditabrak sebanyak kurang lebih 22 kali, sehingga perlu adanya evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang." pungkasnya